Investasi Sektor Publik

Investasi sektor publik sangatlah memiliki kaitan yang erat dengan penganggaran modal/investasi. Analisis investasi berhubungan erat dengan penganggaran fungsional, alokasi sumber daya, dan praktik manajemen keungan disektor publik. Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan investasi pemerintah terlebih dahulu perlu menentukan kebutuhan investasi yang diperlukan. Untuk menentukan kebutuhan investasi perlu dilakukan evaluasi yang mencakup :

Inventarisasi investasi

Inventarisasi investasi memuat daftar nama dan jenis investasi, nilai investasi, kondisi barang modal yang saat ini ada, apakah baik ataukah buruk.

Cakupan layanan dengan tingkat investasi yang sekarang ada.

Tambahan cakupan layanan yang dibutuhkan saat ini dan masa yang akan datang.

Inventarisasi kebutuhan investasi.

Evaluasi kelayakan investasi.

Kriteria kelayakan investasi meliputi aspek-aspek teknis, sosial-budaya, finansial, ekonomi, dan aspek distribusi. Penghitungan kelayakan investasi dapat dilakukan dengan menggunakan alat analisis, misalnya: NPV, IRR, ARR, PP (Payback Period), Cost-Benefit Analysis, dan Cost Effectiveness Analysis.

 A.    Penentuan Kebutuhan Investasi Publik

Untuk menentukan kebutuhan investasi publik berkaitan dengan jumlah anggaran yang akan ditetapkan bagi masing-masing unit organisasi. Penentuan kebutuhan investasi publik ada kaitannya dengan 2 kegiatan, yaitu peningkatan kuantitas investasi dan penigkatan kualitas investasi.

Dalam menggolongkan usul-usul investasi ada beberapa cara, diantaranya adalah:

Investasi penggantian, Pengeluaran investasi dalam investasi penggantian ini penggantian barang modal mengikuti pola umur manfaat barang modal. Apabila umur ekonomi barang modal telah habis, maka perlu penggantian modal baru untuk penggantinya.

Investasi penambahan kapasitas, Dalam investasi ini  perlu dilakukan apabila terjadi tuntutan peningkatan cakupan pelayanan.

Investasi baru, Dalam jenis investasi baru mempertimbangkan mengenai aspek teknis, ekonomi, sosial-budaya, dan aspek distribusi harus mendapat perhatian lebih besar.

B.     Aspek Kelayakan Investasi

Semua aspek harus dipertimbangkan dan di evaluasi dalam setiap tahap perencanaan anggaran dan siklus pelaksanaannya, karena aspek-aspek tersebut saqtu sama lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi :

1. Aspek teknis

merupakan bagian dari analisis investasi yang penting dan harus dipertimbangkan. Jika suatu usulan investasi sudah tidak layak dilihat dari aspek teknisnya maka usulan tersebut menduduki prioritas pertama untuk ditolak.

2. Aspek sosial-budaya

Aspek ini menyangkut pertimbangan pendistribusian pelayanan secara adil dan merata, sehingga mampu memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat.

3. Aspek ekonomi dan finansial

Aspek ekonomi meliputi kegiatan menganalisis apakah proyek yang diusulkan akan memberikan kontribusi yang nyata terhadap pembangunan perekonomian secara keseluruhan dan apakah kontribusinya cukup besar dalam menentukan penggunaan sumber-sumber daya yang digunakan. Sedangkan aspek finansial menerangkan pengaruh-pengaruh finansial dari suatu proyek yang diusulkan.

4. Aspek distribusi

Aspek ini terkait dengan keadilan dan persamaan kesempatan untuk mendapatkan pelayanan publik (equity dan equality).

C.    Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Publik

Dalam melakukan analisis investasi publik, terdapat beberapa faktor yang harus dipertimbangkan, yaitu:

1.  Tingkat diskonto yang digunakan

Tingkat diskonto merefleksikan tingkat keuntungan (rate of return) yang diperoleh dari suatu proyek dengan tingkat risiko tertentu.

2.  Tingkat inflasi

Dalam tingkat inflasi ini penilaian investasi harus memperhitungkan perkiraan tingkat inflasi. Semakin tinggi tingkat inflasi, maka semakin rendah nilai riil keuntungan di masa depan yang diharapkan, (expected future returns) sehingga semakin tinggi tingkat keuntungan yang disyaratkan. Inflasi yang tinggi menyebabkan required rate of return semakin tinggi.

3.  Risiko dan ketidakpastian

Required rate of return akan semakin tinggi jika risiko investasi itu naik. Hal yang dapat menigkatkan risiko investasi yaitu diantaranya disebabkan oleh ketidakpastian ekonomi dan hukum, kekacauan sosial-politik, tidak adanya jaminan keamanan, dan kebijakan yang tidak konsisten.

4.  Capital rationing

Capital rationing adalah keadaan ketika organisasi menghadapi masalah ketersediaan dana untuk melakukan pengeluaran investasi.

Dalam sektor publik tidak hanya memperhatikan hal-hal diatas, organisasi sektor publik juga harus memperhatikan sebagai berikut:

Tingkat utang pemerintah, adalah jumlah yang harus dibayarkan oleh pemerintah sehubungan dengan perolehan sumber pembiayaan diluar pajak, seperti utang luar negeri dan obligasi pemerintah yaitu berupa bunga dan pokok utang.

Tingkat kesempatan sosial yang dikorbankan (social opportunity cost rate), yaitu terkait dengan pengertian bahwa proyek pemerintah harus dapat mengahasilkan tingkat keuntungan (return) yang minimal sama dengan tingkat keuntungan proyek sektor swasta dengan penggunaan dana yang sama.

Social time preference rate, yaitu mereflesikan tingkat keuntungan yang disyaratkan oleh masyarakat jika menunda konsumsi saat ini untuk kepentingan konsumsi di masa depan.

D.    Teknik Dasar Penilaian Investasi Publik

Untuk mengevaluasi suatu proyek investasi terdapat 4 langkah, yaitu :

Identifikasi kebutuhan investasi yang mungkin dilakukan.

Menentukan semua manfaat dan biaya dari proyek yang akan dilaksanakan (cost/benefit relationship)

Menghitung manfaat dan biaya dalam rupiah

Memilih proyek yang memiliki manfaat terbesar dan efektivitas biaya yang tinggi.

Terdapat beberapa teknik untuk melakukan penilaian investasi. Untuk melakukan evaluasi investasi tersebut ada dua metode, yaitu :

1.  Metode penilaian investasi tradisional

Metode ini yang sering digunakan adalah tingkat pengembalian modal yang diinvestasikan (accounting rate of return on capital employed-ROCE) dan payback period (PP). ROCE secara sederhana di rumuskan:

2.  Metode aliran kas yang didiskontokan (discounted cash flow / DCF)

Yang menggunakan metode ini misalnya adalah net present value (NPV) dan internal rate of return (IRR). NPV dihitung dengan cara mendiskontokan aliran kas dimasa yang akan datang (future cashflow) dengan faktor diskonto tertentu yang merefleksikan biaya kesempatan modal (Opportunity cash of capital). IRR mendiskontokan future cashflow pada tingkat NPV yang bernilai nol.

Karakteristik Dan Lingkungan Sektor Publik

A.  Ruang Lingkup Sektor Publik

Dalam waktu yang relatif singkat akuntansi sektor publik telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Saat ini terdapat perhatian yang lebih besar terhadap praktik akuntansi yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan milik negara/daerah, dan berbagai organisasi publik lainnya dibandingkan dengan masa sebelumnya. Terdapat tuntutan yang lebih besar dari masyarakat untuk dilakukan transparansi dan akuntabilitas publik lembaga-lembaga sektor publik.

Lembaga-lembaga sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk lebih efisien, memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negative atas aktivitas yang dilakukan. Berbagai tuntutan tersebut menyebabkan akuntansi dapat dengan cepat diterima dan diakui sebagai ilmu yang dibutuhkan untuk mengelola urusan-urusan publik. Akuntansi sektor publik pada awalnya merupakan aktivitas yang terspesialisasi dari suatu profesi yang relatif kecil. Namun demikian, saai ini akuntansi sektor publik sedang mengalami proses untuk menjadi disiplin ilmu yang lebih dibutuhkan dan substansial keberadaannya.

Akuntansi sektor publik memiliki kaitan yang erat dengan penerapan dan perlakuan akuntansi pada domain publik. Domain publik sendiri memiliki wilayah yang lebih luas dan kompleks dibandingkan sektor swasta. Secara kelembagaan, domain publik meliputi; badan-badan pemerintah (pemerintah pusat dan daerah serta unit kerja pemerintah), perusahaan milik negara/daerah (BUMN dan BUMD), yayasan, organisasi politik dan organisasi massa, lembaga swadaya masyarakat (LSM), universitas, dan organisasi nirlaba lainnya. Jika dilihat dari variable lingkungan, sektor publik dipengaruhi oleh banyak faktor tidak hanya faktor ekonomi semata, akan tetapi faktor politik, sosial, budaya, dan historis juga memiliki pengaruh yang signifikan.

Beberapa tugas dan fungsi sektor publik sebenarnya dapat juga dilakukan oleh sektor swasta, misalnya tugas untuk menghasilkan beberapa jenis pelayanan publik, sepeti layanan komunikasi, penarikan pajak, pendidikan, transportasi publik, dan sebagainya. Akan tetapi, untuk tugas tertentu keberadaan sektor publik tidak dapat digantikan oleh sektor swasta, misalnya fungsi birokrasi pemerintahan. Sebagai konsekuensinya, akuntansi sektor publik dalam beberapa hal berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta.

B.  Sifat dan Karakteristik Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu aktivitas yang memiliki tujuan (purpose activity). Tujuan akuntansi diarahkan untuk mencapai hasil tertentu, dan hasil tersebut harus memiliki manfaat. Akuntansi digunakan baik pada sektor swasta maupun sektor publik untuk tujuan-tujuan berbeda. Dalam beberapa hal, akuntansi sektor publik berbeda dengan akuntansi pada sektor swasta. Perbedaan sifat dan karakteristik akuntansi tersebut disebabkan karena adanya perbedaan lingkungan yang mempengaruhi.

Organisasi sektor publik bergerak dalam lingkungan yang sangat kompleks dan turbulence. Komponen lingkungan yang mempengaruhi sektor publik meliputi faktor: ekonomi (pertumbuhan ekonomi, inflasi, tenaga kerja);  politik (jaringan internasional hubungan negara dan masyarakat); kultur (keragaman suku, agama, sosial masyarakat); demografi (pertumbuhan penduduk, migrasi, tingkat kesehatan, dan sebagainya).

C.  Konsep Value For Money

1. Konsep Value For Money

Value for money merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama dan dua elemen tambahan.

a.       Elemen Utama :

1)    Ekonomi, pemerolehan input dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga terendah. Ekonomi merupakan perbandingan input dengan input value. Ekonomi terkait dengan sejauh mana organisasi sektor publik dapat meminimalisir input resources yang digunakan yaitu dengan menghindari value yang dinyatakan dalam satuan moneter pengeluaran yang boros dan tidak produktif.

2)    Efisiensi, pencapaian output yang maksimum dengan input tertentu atau penggunaan input terendah untuk mencapai output tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan output dengan input yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

3)    Efektivitas, tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan outcome dengan output.

b.      Elemen Tambahan:

1)    Keadilan, mengacu pada adanya kesempatan sosial (sosial opportunity) yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik berkualitas dan kesejahteraan ekonomi.

2)    Pemerataan,  penggunaan uang publik hendaknya tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja, melainkan dilakukan secara merata.

2.      Input, Output, dan Outcome

a.     Input, merupakan sumberdaya yang digunakan untuk pelaksanaan suatu kebijakan program, dan aktivitas. Contoh input: dokter di rumah sakit, tanah untuk jalan baru, guru di sekolah, dan sebagainya.

b.    Output, merupakan hasil yang dicapai dari suatu program, aktivitas, dan kebijakan. Contoh output yang dihasilkan polisi adalah tegaknya hukum dan peraturan atau rasa aman masyarakat, ukuran output dapat diperkirakan oleh turunnya angka kriminalitas, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya benar karena ini dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti peran pendidikan, perbaikan ekonomi, dan sebagainya sedangkan aktivitas polisi hanyalah salah satu faktor.

c.     Outcome, merupakan dampak yang ditimbulkan dari suatu aktivitas tertentu. Sebagai contoh, outcome yang diharapkan terjadi dari aktivitas pengumpulan sampah oleh dinas kebersihan kota adalah terciptanya lingkungan kota yang bersih dan sehat. Outcome seringkali dikaitkan dengan tujuan (objectives) atau target yang hendak dicapai.

3.      Manfaat implementasi konsep value for money pada organisasi publik:

a.     Meningkatkan efektivitas pelayanan publik, dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran.

b.    Meningkatkan mutu pelayanan publik.

c.     Menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan input.

d.    Alokasi belanja yang lebih berorientansi pada kepentingan publik.

e.    Meningkatkan kesadaran akan uang publik (publik costs awareness) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

D.  Perbedaan dan Persamaan Sektor Publik dan Sektor Swasta

1)    Tujuan, sektor swasta memiliki tujuan untuk memaksimalkan laba, sedangkan sektor publik memiliki tujuan untuk pemberian pelayanan sektor pulik.

2)    Sumber pembiayaan, sektor publik, sumber pendanaan berasal dari pajak, dan retribusi, charging for service, laba perusahaan milik negara, pinjaman pemerintah, dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-udangan yang telah ditetapkan.

3)    Pada sektor swasta, sumber pembiayaan terbagi atas sumber pembiayaan; internal, bagian laba yang diinvestasikan kembali keperusahaan dan modal pemilik dan eksternal, utang bank, penerbitan obligasi, dan penrbitan saham baru untuk mendapatkan dana dari publik.

4)    Pola pertanggungjawaban, sektor swasta, manajemen bertanggung jawab kepada pemilik perusahaan (pemegang saham).

5)    Sektor publik secara vertikal, pertanggungjawaban atas pengelolahan dana kepada otoritas yang lebih tinggi dan secara horisontal, pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

6)    Struktur organisasi, sektor publik bersifat birokratis, kaku, dan hirarkis. Sektor swasta berbentuk datar, piramid, lintas fungsional dan lain sebagainya sesuai pilihan organisasi.

7)    Karakteristik anggaran, sektor publik rencana anggaran dipublikasikan kepada masyarakat secara terbuka untuk dikritisi dan didiskusikan. Sektor swasta, bersifat tertutup bagi publik karena anggaran merupakan rahasia perusahaan.

8)    Sistem akuntansi, sektor publik berbasis cash accounting & modifikasi accrual accounting. Sektor swasta berbasis accrual accounting.

Persamaan Sektor Swasta dengan Sektor Publik

1)     Kedua sektor merupakan bagian integral dari sistem ekonomi negara dan menggunakan sumberdaya yang sama untuk mencapai tujuan organisasi.

2)     Keduanya mengahadapi masalah yang sama, yaitu masalaha kelangkaan sumberdaya secara ekonomis, efektif dan efisien.

3)     Proses pengendalian manajemen termasuk manajemen keuangan pada dasarnya. Keduanya sama-sama membutuhkan informasi yang handal dan relevan untuk melaksanakan fungsi manajemen.

4)     Pada beberapa hal kedua sektor menghasilkan produk yang sama, contohnya pendidikan, kesehatan, dan lainnya.

5)     Kedua sektor terikat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang disyaratkan.

E.  Tujuan Akuntansi Sektor Publik

American Accounting Association (1970) dalam Glynn (1993) menyatakan bahwa tujuan akuntansi pada organisasi sektor publik adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang diperlukan untuk mengelola secara tepat, efisien, dan ekonomis atas suatu operasi dan alokasi sumber daya yang dipercayakan kepada organisasi. Tujuan ini terkait dengan pengendalian manajemen.
2. Memberikan informasi yang memungkinkan bagi manajer untuk melaporkan pelaksanaan tanggung jawab mengelola secara tepat dan efektif program dan penggunaan sumber daya yang menjadi wewenangnya; dan memunkinkan bagi pegawai pemerintah untuk melaporkan kepada publik atas hasil operasi pemerintah dan penggunaan dana publik. Tujuan ini terkait dengan akuntabilitas.

F.  Perkembangan Akuntansi Sektor Publik

1. Tahun 1950-an sektor publik memainkan peran utama sebagai pembuat dan pelaksana strategi pembangunan.
2. Istilah sektor publik mulai di pakai pada tahun 1952.
3. Pada tahun 1970-an berbagaikritikkan muncul terhadap sektor publik yang keberadaannya dianggap tidak efisien dan jauh tertinggal dari disektor swasta. Sektor publik dianggap mengganggu pembangunan ekonomi dan sosial dengan alasan sektor publik sering dijadikan sebagai sarang pemborosan ekonomi.
4. Pada tahun 1980-an reformasi sektor publik di negara industri maju sebagai jawaban atas berbagai kritikan, sehingga terjadi perubahan pada akuntansi sektor publik. Akuntansi sektor publik kemudian mengikuti dan menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Contohnya perubahan sistem akuntansi, dari akuntansi berbasis kas menjadi akuntansi berbasis akrual.
5. Akuntansi sektor publik terus berkembang seiring meningkatnya tuntutan dilakukannya transparansi dan akuntabilitas publik oleh lembaga sektor publik.

G.  Good Governance

Good Governance sering diartikan sebagai kepemerintahan yang baik. Sementara World Bank mendefinisikan sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi investasi, dan pencegahan korupsi secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal and political framework.

Karakteristik good governance menurut UNDP, meliputi; participation, rule of law, transparancy, responsiveness, concensus orientation, equity, efficienfy and effectiviveness, accountability, and strategic vision.

Untuk mewujudkan good governance diperlukan reformasi kelembagaan, reformasi manajemen publik, reformasi pengelolaan keuangan pemerintah daerah (sistem penganggaran, akuntansi, pemeriksaan, dan manajemen keuangan).

H.  Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban dari individu-individu atau penguasa yang dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal menyangkut pertanggungjawabannya. Akuntabilitas terkait erat dengan instrumen untuk kegiatan kontrol terutama dalam hal pencapaian hasil pada pelayanan publik dan menyampaikannya secara transparan kepada masyarakat.

Implementasi akuntabilitas di Indonesia pada prinsipnya telah dilaksanakan secara bertahap dalam lingkungan pemerintahan. Dukungan peraturan-peraturan yang berhubungan langsung dengan keharusan penerapan akuntabilitas pada setiap instansi pemerintah menunjukan keseriusan pemerintah dalam upaya melakukan reformasi birokrasi.

Akuntabilitas publik merupakan kewajiban pihak pemegang amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak  pemberi amanah (principal). Akuntabilitas publik meliputi; akuntabilitas vertikal dan horizontal.

Akuntablitas publik yang harus dilakukan oleh organisasi sektor publik terdiri atas dimensi; (1) akuntabilitas kejujuran, (2) akuntabilitas proses, (3) akuntabilitas program, (4) dan akuntabilitas kebijakan.

I.  Privatisasi

Privatisasi merupakan salah satu upaya mereformasi perusahaan publik untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas. Privatisasi berarti melibatkan modal swasta dalam struktur modal perusahaan publik sehingga kinerja finansial dapat dipengaruhi secara langsung oleh investor melalui mekanisme pasar uang. Privatisasi perusahaan publik memiliki fungsi ganda, yaitu untuk mengurangi beban belanja publik, menaikkan pendapatan negara, dan mendorong perkembangan sektor swasta. Dalam konteks reformasi sektor publik, privatisasi merupakan salah satu agenda bahasan yang menarik untuk didiskusikan.

J.  Otonomi Daerah

Penyelenggaran otonomi daerah sesuai UU No. 22/ 1999 dan UU No. 25/ 1999 merupakan pelaksanaan desentralisasi yang merupakan pelimpahan wewenang dari pusat ke pemerintahan yang lebih rendah dan ke pihak swasta dalam bentuk privatisasi yang bertujuan mendorong partisipasi, prakarsa, dan kreativitas masyarakat dalam  pembangunan serta mendorong pemerataan hasil-hasil pembangunan dengan memanfaatkan potensi daerah dan memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengambilan keputusan  publik.

Contoh input, output dan outcome dalam perusahaan swasta, pribadi, dan publik

Jenis Perusahaan	Input	Output	Outcome
Swasta Pabrik Permen Pabrik Garmen	- Karyawan - Bahan Baku    Permen - Karyawan - Kain, benang	Permen Pakaian jadi	Tersedianya permen di pasar Tersedianya pakaian di pasar
Pribadi Rental Warnet Toko Sembako	- Pengguna Komputer (User) - Komputer - Pedagang - Barang sembako	Makalah Laporan Sembako	Tugas pembuatan makalah selesai Terpenuhinya kebutuhan sembako
Publik Rumah Sakit Perguruan tinggi	- Dokter - Perawat - Dosen - Mahasiswa	Pasien sembuh - materi kuliah - lulus kuliah	Orang menjadi sehat - tersedianya lulusan perguruan tinggi S1, S2 dan S3

Bentuk-bentuk laporan keuangan

Laporan keuangan yang terdiri dari neraca, laporan rugi laba dan laporan perubahan modal (MAdiasmo,1997).

1.    Neraca

Menurut Madiasmo (1997) Neraca adalah ikhtisar yang memberikan gambaran mengenai posisi keuangan perusahaan pada suatu saat tertentu, yang disusun secara sistematis. Posisi keuangan adalah posisi aktiva, utang dan modal perusahaan pada saat atau tanggal tertentu (yaitu akhir periode akuntansi).

A.    Aktiva

Menurut Madiasmo (1997) aktiva merupakan sumber ekonomis perusahaan yang dinyatakan dengan satuan uang. Dimana aktiva dalam neraca dikelompokan menjadi :

A.1.   Aktiva lancar.

Akitva perusahaan yang berupa kas atau aktiva yang lain yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, di jual atau dipakai habis dalam satu tahun atau dalam siklus kegiatan normal perusahaan, jika melampaui satu tahun (MAdiasmo,1997). Menurut Madiasmo (1997) termasuk dalam kelompok aktiva lancar antara lain :

Kas, surat-surat berharga yang dapat segera di jual, deposito jangka pendek, piutang usaha, piutang wesel yang akan jatuh tempo dalam satu tahun, piuatang lain-lain yang dapat ditagih dalam satu tahun, persediaan barang dagangan, bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses dan barang jadi, biaya yang dibayar dimuka (persekot biaya), misalnya premi asuransi, alat tulis dan keperluan kantor.

A.2.   Investasi jangka panjang

Menurut Madiasmo (1997), investasi jangka panjang adalah investasi perusahaan dalam jangka panjang dalam bentuk :

1.      Saham, obligasi dan surat-surat berharga yang lain,.

2.      aktiva lain.

3.      Aktiva tetap berwujud yang  meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan dan aktiva yang dapat disusutkan

A.3.   Aktiva tidak berwujud

Menurut Madiasmo (1997) aktiva tidak berwujud adalah hak-hak istimewa atau posisi yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan.

A.4.   Aktiva lain- lain

Menurut Madiasmo (1997) aktiva perusahaan yang tidak dapat dikelompokan ke dalam aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap berwujud dan aktiva tidak berwujud dimasukan sebagai kelompok aktiva lain-lain. Seperti piutang kepada pemegang saham.

B.  Utang

Menurut Madiasmo (1997) utang atau kewajiban adalah pengorbanan ekonomis yang wajib dilakukan perusahaan pada masa yang akan datang dalam bentuk penyerahan aktiva atau pemberian jasa yang disebabkan oleh transaksi pada masa sebelumnya.

Adapun menurut Madiasmo (1997) utang dalam neraca dikelompokan sebagai berikut :

B.1.    Utang lancar adalah utang perusahaan yang diharapkan dapat diselesaikan dalam jangka  waktu paling lama satu periode akuntansi (satu tahun).seperti utang usaha, utang biaya, utang pendapatan dan utang bank.  

B.2.    Utang jangka panjang adalah utang perusahaan yang jangka  waktu pelunasannya lebih dari satu periode akuntansi. Seperti utang obliigasi dan utang hipotek.

B.3.    Utang lain-lain yaitu utang kewajiban yang tidak dapat dikelompokan dalam utang lancar dan utang jangka panjang. Seperti pendapatan yang ditangguhkan, uang muka jaminan jangka panjang dan utang kepada direksi.

C.  Modal :

 Menurut Madiasmo (1997) modal merupakan bagian hak milik dalam perusahaan yaitu selisih antara aktiva dan utang yang ada.

2.    Laporan rugi – laba

Menurut Munawir (2000) laporan rugi-laba merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, biaya, rugi-laba yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu.

Adapun susunan laporan rugi-laba menurut Munawir (2000) adalah sebagai berikut:

A.    Bagian pertama menunjukan penghasilan yang diperoleh dari usaha pokok perusahaan diikuti dengan harga pokok dari barang yang di jual sehingga diperoleh laba kotor.

B.     Bagian kedua menunjukan biaya-biaya operasional yang terdiri dari biaya penjualan dan biaya umum.

C.     Bagian ketiga menunjukan hasil-hasil yang diperoleh di luar operasi pokok perusahaan yang diikuti dengan biaya-biaya yang terjadi di luar usaha pokok perusahaan.

D.    Bagian keempat menunjukan laba atau rugi yang insidentil sehingga akhirnya diperoleh laba bersih sebelum pajak pendapatan.

Bentuk laporan rugi –laba

Bentuk dari laporan rugi-laba menurut Munawir (2000) yang biasa digunakan adalah sebagai berikut :

1.      Bentuk single step, dengan menggabungkan semua penghasilan menjadi satu kelompok dan semua biaya dalam satu kelompok, sehingga untuk menghitung rugi-laba bersih hanya memerlukan satu langkah yaitu mengurangi total biaya terhadap total penghasilan. 

2.      Bentuk Multiple step

Dalam bentuk ini dilakukan pengelompokan yang lebih teliti sesuai dengan prinsip yang digunakan secara umum.

3.    Hubungan neraca dengan laporan rugi laba

Untuk mengetahui tendensi atau trend bertambahnya atau berkurangnya modal perusahaan, hanya dapat diketahui dari neraca, tetapi untuk mengetahui kemajuan atau sebab-sebab perubahan modal diperlukan laporan rugi laba (Munawir,2000).

Bagi calon kreditor untuk mengetahui jaminan yang disediakan oleh perusahaan untuk membayar hutang-hutang, dapat di lihat dari neraca perusahaan tersebut. Tetapi untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar bunga modal yang di pinjam sangat tergantung pada keuntungan yang akan  datang dan hal ini hanya dapat diketahui dari laporan rugi laba (Munawir,2000).

Dapat ditarik kesimpulan neraca dan laporan rugi laba mempunyai hubungan yang erat satu sama lain dan tidak dapat berdiri sendiri.

Pengertian Pendapatan

Kemampuan suatu perusahaan untuk memperoleh keuntungan adalah hal yang penting untuk dapat melanjutkan operasi perusahaan. Keuntungan yang dihasilkan oleh suatu badan usaha adalah suatu ukuran keberhasilan manajer, investor dan kreditor yang menggunakannya untuk mengevaluasi prospek perusahaan dimasa yang akan datang.

Oleh karena itu salah satu bagian terpenting dalam proses akuntansi adalah penentuan, pengukuran dan pengakuan pendapatan serta pengukuran pencatatan ekonomi yang berhubungan dengan pendapatan perusahaan. Kieso dan Wegandt (1995, hal.56) memberikan pengertian bahwa pendapatan adalah:

"Arus masuk atau penambahan lain atas harta suatu kesatuan atau penyelesaian suatu kewajiban (atau kombinasi keduanya) selama satu periode dari penyerahan atau produksi barang, penyerahan jasa atau aktivitas lain yang merupakan operasi utama kesatuan tersebut.”

Sedangkan dalam PSAK No. 23 Ikatan Akuntan Indonesia (1996, hal.23.3)

menyatakan bahwa:

“Pendapatan adalah arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal perusahaan selama satu periode bila arus masuk itu mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal".

Pendapatan merupakan pos yang penting dari laporan keuangan dan mempunyai penggunaan yang bermacam-macam untuk berbagai tujuan. Penggunaan informasi pendapatan yang paling utama adalah untuk tujuan pengambilan keputusan, baik itu keputusan untuk pembayaran deviden, keputusan investasi dan keputusan penting lainnya.

Menurut Ralph Estes (1996, hal.119) pendapatan adalah:

“Arus masuk sumber daya kedalam suatu perusahaan dalam suatu periode

dari penjualan barang atau hasil penjualan jasa, pendapatan tidak mencakup

sumber daya yang diterima dari sumber-sumber selain dari operasi, seperti

penjualan aktiva tetap, penerbitan saham atau pinjaman".

Pendapatan menurut hukum pajak ada1ah latar belakang timbulnya pendapatan bagi negara yang timbul akibat adanya hak dan kewajiban pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 tahun 1994 (1995, hal 26) tentang pajak penghasilan (PPh), pendapatan atau penghasilan dirumuskan sebagai berikut:

"Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun".

Sedangkan menurut Soehardi Sigit (1981, hal.44) penghasilan atau pendapatan adalah sebagai berikut

"Pendapatan adalah kebalikan dari biaya. Tiap-tiap memperoleh penghasilan atau pendapatan tentu disertai dengan wujud penerimaan benda, harta kekayaan atau hak. Tidak ada sesuatu pendapatan bertambah tidak dengan mengakibatkan pertambahan pada aktiva, apakah pertambahan itu kedalam kas, tagihan, wesel tagih ataupun hak".

Pengertian pendapatan yang lain menurut Zaki Baridwan (1992, hal.10):

“Pendapatan adalah aliran masuk harta-harta (aktiva) yang timbul dari penyerahan barang atau jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama satu periode tertentu".

Dasar yang digunakan untuk mengukur besarnya pendapatan adalah Jumlah kas atau ekuivalennya yang diterima dari transaksi penjualan dengan pihak yang bebas.

Pendapat lain tetang pengertian pendapatan seperti yang disebutkan oleh Niswonger dan Fess (1993, hal 9) adalah: "Pendapatan dihitung dari jumlah yang dibebankan kepada langganan untuk barang-barang yang diserahkan atau jasa-jasa yang diberikan".

Dari definisi-definisi dan pendapat diatas jelaslah bahwasannya pendapatan berasal dari penyerahan barang atau jasa serta aktivitas usaha lainnya dalam satu periode.