KODE ETIK PROFESI

KODE ETIK PROFESI

Kode; yaitu tanda-tanda atau simbol-simbol yang berupa kata-kata, tulisan atau benda

yang disepakati untuk maksud-maksud tertentu, misalnya untuk menjamin suatu

berita, keputusan atau suatu kesepakatan suatu organisasi. Kode juga dapat berarti

kumpulan peraturan yang sistematis.

Kode etik ; yaitu norma atau azas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai

landasan tingkah laku sehari-hari di masyarakat maupun di tempat kerja.

MENURUT UU NO. 8 (POKOK-POKOK KEPEGAWAIAN)

Kode etik profesi adalah pedoman sikap, tingkah laku dan perbuatan dalam

melaksanakan tugas dan dalam kehidupan sehari-hari.

Kode etik profesi sebetulnya tidak merupakan hal yang baru. Sudah lama diusahakan

untuk mengatur tingkah laku moral suatu kelompok khusus dalam masyarakat

melalui ketentuan-ketentuan tertulis yang diharapkan akan dipegang teguh oleh

seluruh kelompok itu. Salah satu contoh tertua adalah ; SUMPAH HIPOKRATES,

yang dipandang sebagai kode etik pertama untuk profesi dokter.

Hipokrates adalah doktren Yunani kuno yang digelari : BAPAK ILMU

KEDOKTERAN. Beliau hidup dalam abad ke-5 SM. Menurut ahli-ahli sejarah

belum tentu sumpah ini merupakan buah pena Hipokrates sendiri, tetapi setidaknya

berasal dari kalangan murid-muridnya dan meneruskan semangat profesional yang

diwariskan oleh dokter Yunani ini. Walaupun mempunyai riwayat eksistensi yang

sudah-sudah panjang, namun belum pernah dalam sejarah kode etik menjadi

fenomena yang begitu banyak dipraktekkan dan tersebar begitu luas seperti sekarang

ini. Jika sungguh benar zaman kita di warnai suasana etis yang khusus, salah satu

buktinya adalah peranan dan dampak kode-kode etik ini.

Profesi adalah suatu MORAL COMMUNITY (MASYARAKAT MORAL) yang

memiliki cita-cita dan nilai-nilai bersama. Kode etik profesi dapat menjadi

penyeimbang segi-segi negative dari suatu profesi, sehingga kode etik ibarat kompas

yang menunjukkan arah moral bagi suatu profesi dan sekaligus juga menjamin mutu

moral profesi itu dimata masyarakat.

Kode etik bisa dilihat sebagai produk dari etika terapan, seban dihasilkan berkat

penerapan pemikiran etis atas suatu wilayah tertentu, yaitu profesi. Tetapi setelah

kode etik ada, pemikiran etis tidak berhenti. Kode etik tidak menggantikan pemikiran

etis, tapi sebaliknya selalu didampingi refleksi etis. Supaya kode etik dapat berfungsi

dengan semestinya, salah satu syarat mutlak adalah bahwa kode etik itu dibuat oleh

profesi sendiri. Kode etik tidak akan efektif kalau di drop begitu saja dari atas yaitu

instansi pemerintah atau instansi-instansi lain; karena tidak akan dijiwai oleh cita-cita

dan nilai-nilai yang hidup dalam kalangan profesi itu sendiri.

Instansi dari luar bisa menganjurkan membuat kode etik dan barang kali dapat juga

membantu dalam merumuskan, tetapi pembuatan kode etik itu sendiri harus

dilakukan oleh profesi yang bersangkutan. Supaya dapat berfungsi dengan baik, kode

etik itu sendiri harus menjadi hasil SELF REGULATION (pengaturan diri) dari

profesi.

Dengan membuat kode etik, profesi sendiri akan menetapkan hitam atas putih niatnya

untuk mewujudkan nilai-nilai moral yang dianggapnya hakiki. Hal ini tidak akan

pernah bisa dipaksakan dari luar. Hanya kode etik yang berisikan nilai-nilai dan citacita

yang diterima oleh profesi itu sendiri yang bis mendarah daging dengannya dan

menjadi tumpuan harapan untuk dilaksanakan untuk dilaksanakan juga dengan tekun

dan konsekuen. Syarat lain yang harus dipenuhi agar kode etik dapat berhasil dengan

baik adalah bahwa pelaksanaannya di awasi terus menerus. Pada umumnya kode etik

akan mengandung sanksi-sanksi yang dikenakan pada pelanggar kode etik.

SANKSI PELANGGARAN KODE ETIK :

a. Sanksi moral

b. Sanksi dikeluarkan dari organisasi

Kasus-kasus pelanggaran kode etik akan ditindak dan dinilai oleh suatu dewan

kehormatan atau komisi yang dibentuk khusus untuk itu. Karena tujuannya adalah

mencegah terjadinya perilaku yang tidak etis, seringkali kode etik juga berisikan

ketentuan-ketentuan profesional, seperti kewajiban melapor jika ketahuan teman

sejawat melanggar kode etik. Ketentuan itu merupakan akibat logis dari self

regulation yang terwujud dalam kode etik; seperti kode itu berasal dari niat profesi

mengatur dirinya sendiri, demikian juga diharapkan kesediaan profesi untuk

menjalankan kontrol terhadap pelanggar. Namun demikian, dalam praktek seharihari

control ini tidak berjalan dengan mulus karena rasa solidaritas tertanam kuat

dalam anggota-anggota profesi, seorang profesional mudah merasa segan melaporkan

teman sejawat yang melakukan pelanggaran. Tetapi dengan perilaku semacam itu

solidaritas antar kolega ditempatkan di atas kode etik profesi dan dengan demikian

maka kode etik profesi itu tidak tercapai, karena tujuan yang sebenarnya adalah

menempatkan etika profesi di atas pertimbangan-pertimbangan lain. Lebih lanjut

masing-masing pelaksana profesi harus memahami betul tujuan kode etik profesi baru

kemudian dapat melaksanakannya.

Kode Etik Profesi merupakan bagian dari etika profesi. Kode etik profesi merupakan

lanjutan dari norma-norma yang lebih umum yang telah dibahas dan dirumuskan

dalam etika profesi. Kode etik ini lebih memperjelas, mempertegas dan merinci

norma-norma ke bentuk yang lebih sempurna walaupun sebenarnya norma-norma

tersebut sudah tersirat dalam etika profesi. Dengan demikian kode etik profesi adalah

sistem norma atau aturan yang ditulis secara jelas dan tegas serta terperinci tentang

apa yang baik dan tidak baik, apa yang benar dan apa yang salah dan perbuatan apa

yang dilakukan dan tidak boleh dilakukan oleh seorang profesional

TUJUAN KODE ETIK PROFESI :

1. Untuk menjunjung tinggi martabat profesi.

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggota.

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi.

4. Untuk meningkatkan mutu profesi.

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi.

6. Meningkatkan layanan di atas keuntungan pribadi.

7. Mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat.

8. Menentukan baku standarnya sendiri.

Adapun fungsi dari kode etik profesi adalah :

1. Memberikan pedoman bagi setiap anggota profesi tentang prinsip profesionalitas

yang digariskan.

2. Sebagai sarana kontrol sosial bagi masyarakat atas profesi yang bersangkutan.

3. Mencegah campur tangan pihak di luar organisasi profesi tentang hubungan etika

dalam keanggotaan profesi. Etika profesi sangatlah dibutuhkan dlam berbagai

bidang.

Kode etik yang ada dalam masyarakat Indonesia cukup banyak dan bervariasi.

Umumnya pemilik kode etik adalah organisasi kemasyarakatan yang bersifat

nasional, misalnya Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI), kode etik Ikatan Penasehat

HUKUM Indonesia, Kode Etik Jurnalistik Indonesia, Kode Etik Advokasi Indonesia

dan lain-lain. Ada sekitar tiga puluh organisasi kemasyarakatan yang telah memiliki

kode etik.

Suatu gejala agak baru adalah bahwa sekarang ini perusahaan-perusahan swasta

cenderung membuat kode etik sendiri. Rasanya dengan itu mereka ingin

memamerkan mutu etisnya dan sekaligus meningkatkan kredibilitasnya dan karena

itu pada prinsipnya patut dinilai positif.

:p>