Resume PEREKONOMIAN INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA JOKOWI

Bab I Sistem Ekonomi Indonesia

Menurut Sheridan (1998) dalam publikasinya mengenai sistem-sistem ekonomi yang ada di Asia mengatakan bahwa Economic system refers to the way people perform economic activities in their search for personal happiness. Dalam kata lain, sistem ekonomi adalah cara manusia melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan atau memberikan kepuasan pribadinya. Sedangkan Sanusi (2000) menguraikan bahwa sistem ekonomi merupakan suatu organisasi yang terdiri atas sejumlah lembaga atau pranata (ekonomi, sosial-politik, ide-ide) yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya dan ditujukan kea rah pemecahan problem-problem serta produksi-distribusi konsumsi yang merupakan problem dasar setiap perekonomian.

Menurut Lemhanas bahwa sistem ekonomi merupakan cabang dari ilmu ekonomi. Adapun sistem diartikan sebagai suatu totalitas terpadu yang terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan, saling terkait, saling mempengaruhi, dan saling tergantung menuju tujuan bersama tertentu.

Sistem-sistem Ekonomi

1.        Sistem Ekonomi Kapitalis

Dalam Sanusi (2000) sistem ekonomi kapitalis adalah suatu sistem ekonomi dimana kekayaan yang produktif terutama dimiliki secara pribadi dan produksi terutama dilakukan untuk dijual. Adapun tujuan pemilikan secara pribadi ialah untuk memperoleh suatu keuntungan/laba yang cukup besar dari hasil menggunakan kekayaan yang produktif.

Terdapat enam asas yang dapat dilihat sebagai ciri dari sistem ekonomi kapitalis, yakni

1) Hak milik pribadi.

2) Kebebasan berusaha dan kebebasan memilih.

3) Motif kepentingan diri sendiri.

4) Persaingan.

5) Harga ditentukan oleh mekanisme pasar.

6) Peranan terbatas pemerintah

2.        Sistem Ekonomi Sosial

Seperti yang di jelaskan di Dumairy (1996), sistem ekonomi sosialis adalah kebalikan dari sistem ekonomi kapitalis. Bagi kalangan sosialis, pasar justru harus dikendalikan melalui perencanaan terpusat. Adanya berbagai distorsi dalam mekanisme pasar, menyebabkannya tidak mungkin bekerja secara efisien, oleh karena itu pemerintah atau Negara harus turut aktif bermain dalam perekonomian.

Sistem ekonomi sosialis dapat di bagi dalam dua sub sistem, yakni sistem ekonomi sosialis dari marxis, dan sistem ekonomi sosialisme demokrasi. Sistem ekonomi sosialis Marxis disebut juga sistem ekonomi komando, dimana seluruh unit ekonomi, baik sebagai produsen, konsumen maupun pekerja,tidak diperkenankan untuk mengambil keputusan secara sendiri-sendiri yang menyimpang dari komando otoritas tertinggi, yaitu partai

. Dalam sistem ekonomi sosialisme demokrat, seperti yang dianut oleh banyak negara di Eropa Barat (terutama Jerman), dapat dikatakan bahwa kekuasaan otoritas tertinggi jauh berkurang. Landasan ilmiah dari sistem ini adalah kombinasi antara prinsip-prinsip kebebasan individu dengan kemerataan sosial, jadi bukan pasar bebas yang liberal dan juga bukan paham ekonomi monetaris yang tidak menghendaki intervensi pemerintah dalam bentuk apapun.

Menurut Mubyarto (2000), terdapat dua aspek sosial yang sangat penting dari sistem ekonomi kapitalis yaitu peningkatan standar hidup kelompok berpendapat terendah dan perlindungan terhadap semua.

3. Sistem Ekonomi Campuran

Sistem ekonomi campuran adalah sistem yang mengandung beberapa elemen dari sistem ekonomi kapitalis dan sistem ekonomi sosialis. Sekarang ini tidak ada satupun (terkecuali di Korea Utara) negara yang menerapkan sistem ekonomi sosialis atau kapitalis 100%. Jadi, sistem ini merupakan “campuran” antara kedua ekstrem sistem ekonomi tersebut diatas.

Sanusi (2000) menjelaskan sistem ekonomi campuran sebagai berikut : dalam sistem ekonomi campuran di mana kekuasaan serta kebebasan berjalan secara bersamaan walau dalam kadar yang berbeda-beda. Ada sistem ekonomi campuran yang mendekati sistem kapitalis/liberalis karena kadar kebebasan yang relatif besar atau persentase dari sistem kapitalisnya sangat besar.

C. Sistem Ekonomi Indonesia

Dumairy (1996) menegaskan sebagai berikut: Ditinjau berdasarkan sistem pemilikan sumber daya ekonomi atau faktor-faktor produksi, tak terdapat alasan untuk menyatakan bahwa sistem ekonomi kita adalah kapitalis. Sama halnya, tak pula cukup argumentasi untuk mengatakan, bahwa kita menganut sistem ekonomi sosialis. Indonesia mengakui pemilikan individual atas faktor-faktor produksi, kecuali untuk sumber daya-sumber daya yang menguasai hajat hidup orang banyak, dikuasai oleh Negara. Hal ini diatur dengan tegas oleh pasal 33 UUD 1945. Jadi secara konstitusional sistem ekonomi Indonesia bukan kapitalisme dan bukan pula sosialisme.

Salah satu tujuan Negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Hal ini tidak terlepas dari pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yaitu Negara hendak mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Adapun arti keadilan sosial sebagai sila kelima Pancasila adalah sebagai berikut. Sila keadilan sosial menghendaki adanya kemakmuran yang merata di antara seluruh rakyat, bukan merata yang statis, melainkan merata yang dinamis dan meningkat.

D. Ekonomi Indonesia Semakin Liberal

            Dalam beberapa tahun belakangan ini memang perdebatan masyarakat mengenai kecenderungan Indonesia kea rah semakin liberal semakin hangat, khususnya dipicu oleh dua hal, yakni munculnya kebijakan atau peraturan pemerintah yang semakin membuka lebar sektor pertambangan untuk investasi asing dan UU No 25 tahun 2007 tentang penanaman modal asing yang membuka pintu semakin lebar bagi PMA untuk masuk ke Indonesia. Dalam UU tersebut ada beberapa pasal yang memang mencerminkan Indonesia semakin liberal. Misalnya penggunaan lahan dalam Hak Guna Usaha bagi PMA maupun PMDN hingga 95 tahun.

            Dalam hal liberalisasi investasi dalam konteks APEC sebagai konsekuensi Indonesia harus membuka peluang-peluang investasi dan kepemilikan asing atas usaha di dalam negeri dan bidang usaha untuk investasi asing tidak boleh dibatasi bagi investor-investor dari ekonomi-ekonomi APEC lainnya.