RESUME PEREKONOMIAN INDONESIA ERA ORDE LAMA HINGGA JOKOWI

Bab II Sejarah Ekonomi Indonesia

A.      Pemerintahan Orde Lama

Pada tanggal 17 Agustus 1945 indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Namun demikian tidak berarti dalam praktiknya Indonesia sudah bebas dari Belanda dan bisa memberi perhatian sepenuhnya pada pembangunan ekonomi. Hingga menjelang akhir 1940-an Indonesia masih menghadapi dua peperangan besar dengan Belanda yaitu pada aksi Agresi Militer I dan II. Setelah akhirnya pemerintah Belanda mengakui secara resmi kemerdekaan Indonesia selama dekade 1950-an hingga pertengahan tahun 1965 indonesia dilanda gejolak politik dalam negeri dan beberapa pemberontakan di sejumlah daerah seperti Sumatera dan Sulawesi.

Selain laju pertumbuhan ekonomi yang menurun terus sejak tahun 1958, dari tahun ke tahun defisit saldo neraca pembayaran (BoP) dan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terus membesar. Misalnya APBN berdasarkan data yang dihimpun oleh Mas’oed (1989) jumlah pendapatan pemerintah rata-rata per tahun selama periode 1955-1965 sekitar 151 juta rupiah, sedangkan besarnya pengeluaran pemerintah rata-rata per tahun selam periode yang sama 359 juta rupiah atau lebih dari 100 persen dari rata-rata pendapatannya.

Dilihat dari aspek politiknya selama periode orde lama Indonesia pernah mengalami sistem politik yang sangat demokratis yaitu pada periode 1950-1959 sebelum diganti dengan periode demokrasi terpimpin. Akan tetapi sejarah Indonesia menunjukkan bahwa sistem politik demokrasi tersebut ternyata menyebabkan kehancuran politik dan perekonomian nasional. Akibat terlalu banyaknya partai politik yang ada dan semuanya ingin berkuasa, sering terjadi konflik antar partai politik. Konflik politik tersebut berkepanjangan sehingga tidak memberi sedikitpun kesempatan untuk membentuk satu cabinet pemerintah yang solid untuk dapat bertahan hingga pemilihan umum berikutnya.

B.       Pemerintahan Orde Baru

Tepatnya sejak bulan Maret 1966, Indonesia memasuki pemerintahan orde baru. Berbeda dengan pemerintahan orde lama, dalam era orde baru ini perhatian pemerintah lebih ditujukan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat lewat pembangunan ekonomi dan sosial di tanah air.

Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor yang sempat mengalami stagnasi pada masa orde lama. Tujuan jangka panjang dari pembangunan ekonomi di Indonesia pada masa orde baru adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui suatu proses industrialisasi dalam skala besar, yang pada saat itu dianggap sebagai satu-satunya cara yang paling tepat dan efektif untuk menanggulangi masalah-masalah ekonomi seperti kesempatan kerja dan defisit neraca pembayaran.

Sejak masa orde lama hingga berakhirnya masa orde baru dapat dikatakan bahwa Indonesia telah mengalami dua orientasi kebijakan ekonomi yang berbeda, yaitu dari ekonomi tertutup yang berorientasi sosialis pada zaman Soekarno ke ekonomi terbuka yang berorientasi kapitalis pada masa pemerintahan Soeharto. Kebijakan-kebijakan ekonomi selama masa orde baru memang telah menghasilkan suatu proses transformasi ekonomi yang pesat dan laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tetapi dengan biaya ekonomi tinggi dan fundamental ekonomi yang rapuh.

C.      Pemerintahan Transisi

Pada  tanggal 14 dan 15 Mei 1997, nilai tukar baht Thailand terhadap dolar AS mengalami suatu goncangan hebat akibat para investor asing mengambil keputusan ‘jual’ karena mereka para investor asing tidak percaya lagi terhadap prospek perekonomian negara tersebut, paling tidak untuk jangka pendek. Pemerintah Thailand meminta bantuan IMF. Pengumuman itu mendepresiasikan nilai Baht sekitar 15% hingga 20% hingga mencapai nilai terendah, yakni 28,20 baht per dolar AS. 

 Apa yang terjadi di Thailand akhirnya merebet ke Indonesia dan beberapa negara Asia lainnya. Rupiah Indonesia mulai merendah sekitar pada bulan Juli 1997, dari Rp 2.500 menjadi Rp 2.950 per dolar AS. Nilai rupiah dalam dolar mulai tertekan terus dan pada tanggal 13 Agustus 1997 rupiah mencapai rekor terendah, yakni Rp 2.682 per dolar AS sebelum akhirnya ditutup Rp 2.655 per dolar AS.

Nilai tukar rupiah terus melemah, pemerintah Orde Baru mengambil beberapa langkah konkret, antaranya menunda proyek-proyek senilai Rp 39 Triliun dalam upaya mengimbangi keterbatasan anggaran belanja. Pada tanggal 8 Oktober 1997, pemerintah Indonesia akhirnya menyatakan secara resmi akan meminta bantuan keuangan dari IMF.  Pada Oktober 1997, lembaga keuangan internasional itu mengumumkan paket bantuan keuangan pada Indonesia yang mencapai 40 Miliar dolar AS. Pemerintah juga mengumumkan pencabutan izin usaha 16 bank swasta yang dinilai tidak sehat sehingga hal itu menjadi awal dari kehancuran perekonomian Indonesia. 

 Krisis rupiah yang akhirnya menjelma menjadi krisis ekonomi memunculkan suatu krisis politik. Pada awalnya, pemerintahan yang dipimpin Presiden Soeharto akhirnya digantikan oleh wakilnya, yakni B.J. Habibie. Walaupun, Soeharto sudah turun dari jabatannya tetap saja tidak terjadi perubahan-perubahan nyata karena masih adanya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) sehingga pada masa Presiden Habibie masyarakat menyebutnya pemerintahan transisi. Pada awalnya pemerintahan yang dipimpin oleh Habibie disebut pemerintahan reformasi. Akan tetapi, setahun berlalu masyarakat mulai melihat bahwa sebenarnya pemerintahan baru ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya.

D.      Pemerintahan Reformasi Hingga Kabinet Jokowi Widodo

Pada awal pemerintahan reformasi yang dipimpin oleh Presiden Wahid, masyarakat umum dan kalangan pengusaha dan investor termasuk investor asing menaruh pengharapan besar terhadap kemampuan dan kesungguhan Gus Dur untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional dan menuntaskan semua permasalahan yang ada di dalam negeri warisan rezim orde baru seperti KKN, supremasi hukum, hak asasi manusia (HAM), penembakan Tragedi Trisakti dan Semanggi I dan II, peranan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) di dalam politik, masalah disintegrasi dan lainnya.

Tahun 2014 terjadi lagi perubahan pemerintahan untuk kesekian kalinya sejak berakhirnya era orde baru (1998), dan kali ini dari SBY ke Joko Widodo (dikenal Jokowi) tepatnya pada tanggal 20 Oktober 2014. Presiden Jokowi mewarisi perekonomian Indonesia dari SBY dalam kondisi yang tidak terlalu baik, diantaranya anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) untuk 2015 yang defisit dengan ruang fiskal yang sempit. APBN yang defisit dengan ruang fiskal berarti stimulus perekonomian nasional dalam era Jokowi, khususnya pada tahun-tahun pertama pemerintahannya akan lemah, yang selanjutnya laju pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan juga lemah. Memang Presiden Jokowi memiliki program-program penguatan kapasitas fiskal, namun program prioritas tersebut belum disertai target-target yang jelas, paling tidak hingga bulan pertama pemerintahannya belum diumumkan ke publik.