PENYELENGGARAAN OTONOMI DI BIDANG PENDIDIKAN TUGAS DAN FUNGSI JAJARAN BIROKRASI

1. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)

Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) bertujuan untuk meningkatkan semua kinerja sekolah (efektivitas, kualitas/mutu,efisiensi,inovasi, relevansi, dan pemerataan serta akses pendidikan). Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah merupakan bagian dari MBS yang lebih difokuskan pada peningkatan mutu. (Depdikas, 2003:3)

MPMBS bertujuan untuk memandirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan (otonomi) kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. MPMBS lebih ditekankan dari pada MBS karena saat ini didasari oleh kenyataan bahwa mutu pendidikan nasional kita sangat memprihatinkan sehingga memerlukan perhatian yang lebih serius.

Alasan diterapkannya MPMBS (MBS) karena beberapa alasan berikut :

·         Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada sekolah, maka sekolah akan lebih inisiatif/kreatif dalam meningkatkan mutu sekolah,

·        

Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesan-keluwesan yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber dayanya, maka sekolah akan lebih luwes dan lincah dalam mengadakan dan memanfaatkan sumber daya sekolah secara optimal untuk meningkatkan mutu sekolah,

·         Sekolah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pmanfaatan sumber daya yang tersedia untuk memajukan sekolahnya,

·         Sekolah lebih mengetahuikebutuhan lembaganya, khususnya iput pendidikan yang akan dikembangkan.

·         Sekolah dapat secara cepat merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang berubah dengan cepat

·         Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-sekolah lain untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui upaya-upaya inovatif dengan dukungan orang tua peserta didik.

 

2. Tugas dan Fungsi Jajaran Birokrasi         

Konsekuensi logis dari perubahan penyelenggaraan pendidikan, yaitu dari pola manajemen lama (sentralistik) menuju ke pola manajemen baru (desentralistik), maka tugas dan fungsi jajaran birokrasi juga harus diubah. Pola manajemen berbasis sekolah lebih menekankan pada pemandirian dan pemberdayaan sekolah. Ini memiliki arti bahwa sekolah merupakan unit utama kegiatan pendidikan, sedangkan birokrasi dan unsur-unsur lainnya merupakan unit pelayanan pendukung pendidikan. Karena itu pola pikir manajemen lama yang lebih menekankan pada subordinasi, pengarahan, pengaturan, pengontrolan, dan one-man-show dalam pengambilan keputusan, sudah harus ditinggalkan dan diganti dengan pola manajemen baru yang lebih menekankan pada pemberian otonomi, pemberian fasilitas, penumbuhan motivasi diri sekolah, pemberian bantuan, dan pengambilan keputusan partisipatif. 

1.      Direktorat SLTP

Secara umum, direktorat SLTP/Dikmenum mempunyai tugas dan funsi menentukan kebijakan dan strategi pada tataran formulasi/penetapan kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan pada tingkat nasional, yaitu :

a.       Pada tataran formulasi dan penetapan kebijakan, Depdiknas Pusat melalui Direktorat SLTP/Dikmenum mempunyai tugas dan fungsi memformulasikan/menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan Manajemen Berbasis Sekolah melalui penyusunan dan penerbitan buku “Konsep dan Pelaksanaan MBS”.

b.      Menetapkan standar MBS sebagai patokan yang berlaku secara nasional

c.       Pada tataran implementasi kebijakan, Direktorat SLTP/Dikmenum mempunyai tugas dan fungsi mensosialisasikan MBS ke seluruh Dinas Pendidikan Propinsi serta mengkoordinasikan seluruh jajaran Dinas Pendidikan Propinsi dalam melaksanakan MBS di tanah air

d.      Pada tataran evaluasi kebijakan, Direktorat SLTP/Dikmenum mempunyai tugas dan fungsi memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan MBS secara nasional,

e.       Menerbitkan informasi secara berkala, baik secara elektronik dan atau non elektronik tentang perkembangan konsep maupun hasil pelaksanaan MBS secara agregatif (nasional) dan secara disagregatif.

2.      Dinas Pendidikan Propinsi

Secara umum tugas dan fungsi Dinas Pendidikan Propinsi adalah menjabarkan kebijakan dan strategi MBS yang telah digariskan oleh Direktorat SLTP/Dikmenum untuk diberlakukan di Propinsi masing-masing, antara lain :

a.       Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan dan petunjuk teknis monitoring dan evaluasi berdasarkan pedoman yang ditetapkan pemerintah pusat,

b.      Memberi pelatihan kepada para pengembang MBS di tingkat Kabupaten,

c.       Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan MBS serta pengembangannya di Propinsi masing-masing, dan

d.      Mengkoordinasikan dan menyerasikan pelaksanaan MBS lintas Kabupaten untuk menghindari penyimpangan MBS dan menghindari kesenjangan mutu pendidikan lintas Kabupaten.

3. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

Seiring dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsi utama memberikan pelayanan dalam pengelolaan satuan pendidikan di Kabupaten/Kota masing-masing yang menjalankan MBS. Lebih spesifiknya, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsinya sebagai berikut :

a.       Memberikan pelayanan pengelolaan atas seluruh satuan pendidikan negeri dan swasta di Kabupaten/Kota masing-masing berkaitan dengan pelaksanaan MBS.

b.      Memberikan pelayanan terhadap sekolah dalam mengelola seluruh asset/sumber daya pendidikan yang meliputi tenaga guru, sarana dan prasarana pendidikan, buku pelajaran, dana pendidikan dan sebagainya,

c.       Melaksanakan pembinaan dan pengurusan atas tenaga pendidik yang bertugas pada satuan pendidikan di Kabupaten/Kota berkaitan dengan pelaksanaan MBS, dan

d.      Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas tugas dan fungsi pokoknya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam penyelenggaraan MBS.