Tantangan Profesi Guru

Dalam  rangka    meningkatkan  profesionalisme  guru,  terjadinya  revolusi  teknologi informasi  merupakan  sebuah  tantangan  yang  harus  mampu  dipecahkan  secara  mendesak. Adanya perkembangan teknologi informasi  yang demikian akan mengubah pola hubungan guru-murid, teknologi instruksional dan sistem pendidikan secara keseluruhan. Kemampuan guru dituntut untuk menyesuaikan hal demikian itu. Adanya revolusi informasi harus dapat dimanfaatkan oleh bidang pendidikan sebagai alat mencapai tujuannya dan bukan sebaliknya justru menjadi penghambat.

Untuk itu, perlu didukung oleh suatu kehendak dan etika yang dilandasi   oleh   ilmu   pendidikan   dengan   dukungan   berbagai   pengalaman   para   praktisi pendidikan di lapangan. Perkembangan   teknologi   (terutama   teknologi   informasi)   menyebabkan   peranan sekolah sebagai lembaga pendidikan akan mulai bergeser. Sekolah tidak lagi akan menjadi satu-satunya pusat pembelajaran karena aktivitas belajar tidak lagi terbatasi oleh ruang dan waktu.  Peran  guru  juga  tidak  akan  menjadi  satu-satunya  sumber  belajar  karena  banyak sumber belajar dan sumber informasi yang mampu memfasilitasi seseorang untuk belajar.

Teknologi  mempunyai  gagasan  mereformasi  sistem pendidikan masa depan. Apabila anak diajarkan untuk mampu belajar sendiri, mencipta,  dan  menjalani  kehidupannya  dengan  berani  dan  percaya   diri  atas  fasilitasi lingkungannya  (keluarga  dan  masyarakat)  serta  peran  sekolah  tidak  hanya  menekankan untuk  mendapatkan  nilai-nilai  ujian  yang  baik  saja,  maka  akan  jauh  lebih  baik  dapat menghasilkan generasi masa depan. Orientasi pendidikan yang terlupakan adalah bagaimana agar  lulusan  suatu  sekolah  dapat  cukup  pengetahuannya  dan  kompeten  dalam  bidangnya, tapi  juga  matang dan  sehat  kepribadiannya. 

Bahkan  konsep  tentang sekolah  di  masa  yang akan datang, menurutnya akan berubah secara drastis. Secara fisik, sekolah tidak perlu lagi menyediakan sumber-sumber daya yang secara tradisional berisi bangunan-bangunan besar, tenaga    yang   banyak dan perangkat lainnya. Sekolah    harus bekerja    sama      secara komplementer dengan  sumber  belajar  lain  terutama  fasilitas  internet  yang  telah  menjadi “sekolah maya”.

Bagaimanapun   kemajuan   teknologi   informasi   di   masa   yang   akan   datang, keberadaan sekolah tetap akan diperlukan oleh masyarakat. Kita tidak dapat menghapus sekolah,  karena  dengan  alasan  telah  ada  teknologi  informasi  yang  maju.  Ada  sisi-sisi tertentu   dari   fungsi   dan   peranan   sekolah   yang   tidak   dapat   tergantikan,   misalnya hubungan   guru-murid   dalam   fungsi   mengembangkan   kepribadian   atau   membina hubungan  sosial,  rasa  kebersamaan,  kohesi  sosial,  dan  lain-lain.  Teknologi  informasi hanya mungkin menjadi pengganti fungsi penyebaran informasi dan sumber belajar atau sumber bahan ajar.

Bahan ajar yang semula disampaikan di sekolah secara klasikal, lalu dapat  diubah  menjadi  pembelajaran  yang diindividualisasikan  melalui  jaringan  internet yang dapat diakses oleh siapapun dari manapun secara individu.  Inilah  tantangan  profesi  guru.  Apakah  perannya  akan  digantikan  oleh  teknologi informasi,  atau  guru  yang  memanfaatkan  teknologi  informasi  untuk  menunjang  peran profesinya.

Dunia pendidikan harus   menyiapkan seluruh unsur   dalam sistim pendidikan agar tidak  tertinggal  atau  ditinggalkan  oleh  perkembangan  teknologi  informasi  tersebut. Melalui  penerapan  dan  pemilihan  teknologi  informasi  yang  tepat  (sebagai  bagian  dari teknologi  pendidikan),  maka  perbaikan  mutu  yang  berkelanjutan  dapat  diharapkan. Perbaikan  yang  berlangsung  terus  menerus  secara  konsisten/konstan  akan  mendorong orientasi  pada  perubahan  untuk  memperbaiki  secara  terus  menerus  dunia  pendidikan.

Adanya  revolusi  informasi  dapat  menjadi  tantangan  bagi  lembaga  pendidikan  karena mungkin kita belum siap menyesuaikan. Sebaliknya, hal ini akan menjadi peluang yang baik   bila   lembaga   pendidikan   mampu   menyikapi   dengan   penuh   keterbukaan   dan berusaha  memilih  jenis  teknologi  informasi  yang  tepat,  sebagai  penunjang  pencapaian mutu pendidikan.

Pemilihan  jenis  media  sebagai  bentuk  aplikasi  teknologi  dalam  pendidikan  harus dipilih secara tepat, cermat dan sesuai kebutuhan, serta bermakna bagi peningkatan mutu pendidikan kita.

Kini, paradigma pembangunan yang dominan telah mulai bergeser ke paradigma desentralistik.  Sejak  diundangkan  UU  No.22/1999  tentang  Pemerintah  Daerah  maka menandai  perlunya  desentralisasi  dalam  banyak  urusan  yang  semula  dikelola  secara sentralistik.  Menurut  Tjokroamidjoyo  (dalam  Jalal  dan  Supriyadi,  2001),  bahwa  salah satu  tujuan  dari  desentralisasi  adalah  untuk   meningkatkan  pengertian  rakyat   serta dukungan   mereka   dalam   kegiatan   pembangunan   dan   melatih   rakyat   untuk   dapat mengatur  urusannya  sendiri. 

Ini  artinya,  bahwa  kemauan  berpartisipasi masyarakat dalam pembangunan  (termasuk  dalam  pengembangan  pendidikan)  harus  ditumbuhkan dan ruang partisipasi perlu dibuka selebar-lebarnya. Bergesernya  paradigma  pembangunan  yang  sentralistik  ke  desentralistik  telah mengubah cara pandang penyelenggara negara dan masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan. Pembangunan harus dipandang sebagai bagian dari kebutuhan masyarakat itu sendiri dan bukan semata kepentingan negara.

Pembangunan seharusnya mengandung arti bahwa manusia ditempatkan pada posisi pelaku dan sekaligus penerima manfaat dari proses mencari solusi dan meraih hasil pembangunan untuk dirinya dan lingkungannya dalam  arti  yang lebih  luas.  Dengan  demikian,  masyarakat  harus  mampu  meningkatkan kualitas   kemandirian   mengatasi   masalah   yang   dihadapinya,   baik   secara   individual maupun secara kolektif.

Belajar  dari  pengalaman bahwa  ketika  peran  pemerintah  sangat  dominan  dan peranserta masyarakat hanya dipandang sebagai kewajiban, maka masyarakat justru akan terpinggirkan  dari  proses  pembangunan  itu  sendiri.  Penguatan  partisipasi  masyarakat haruslah  menjadi  bagian  dari  agenda  pembangunan  itu  sendiri,  lebih-lebih  dalam  era globalisasi.  Peranserta  masyarakat  harus  lebih  dimaknai  sebagai  hak  daripada  sekadar kewajiban.  Kontrol  rakyat  (anggota  masyarakat)  terhadap  isi  dan  prioritas  agenda pengambilan keputusan pembangunan harus dimaknai sebagai hak masyarakat untuk ikut mengontrol  agenda  dan  urutan  prioritas  pembangunan  bagi  dirinya  atau  kelompoknya. 

Desentralisasi  adalah  penyerahan  sebagian  otoritas  pemerintah  pusat  ke  daerah, untuk   mendistribusikan   beban   pemerintah   pusat   ke   daerah   sehingga   daerah   dan masyarakatnya  ikut  menanggung  beban  tersebut.  Tujuannya  adalah:  (1)  mengurangi beban  pemerintah  pusat  dan  campur  tangan  tentang  masalah-masalah  kecil  di  tingkat lokal,   (2)   meningkatkan   partisipasi   masyarakat,   (3)   menyusun   program-program perbaikan pada tingkat lokal yang lebih realistik, (4) melatih rakyat mengatur urusannya sendiri,    (5) membina kesatuan    nasional  yang   merupakan      motor penggerak memberdayakan  daerah.  

Dalam   desentralisasi   pendidikan,   pemerintah   pusat   lebih berperan   dalam   menghasilkan   kebijaksanaan   mendasar   (menetapkan   standar   mutu pendidikan  secara  nasional),  sementara  kebijaksanaan  operasional  yang  menyangkut variasi keadaan daerah didelegasikan kepada pejabat daerah bahkan sekolah.

Kurikulum  dan  proses  pendidikan  dalam  kerangka  otonomi  daerah,  ada  bagian yang perlu dibakukan secara nasional, tetapi hanya terbatas pada beberapa aspek pokok, yaitu: (1) Substansi pendidikan yang berada dibawah tanggungjawab pemerintah, seperti PKN,  Sejarah  Nasional,  Pendidikan  Agama,  dan  Bahasa  Indonesia;  (2)  Pengendalian mutu  pendidikan,  berdasarkan  standar  kompetensi  minimum;  (3)  Kandungan  minimal kompeteten  setiap  bidang studi,  khususnya  yang menyangkut  ilmu-ilmu  dasar;  (4)  Standar- standar teknis yang ditetapkan berdasarkan standar mutu pendidikan.

Program-program   pembelajaran   di   sekolah   berupa   desain   kurikulum   dan pelaksanaannya,   kegiatan-kegiatan   nonkurikuler   sampai   pada   pengadaan   kebutuhan sumber  daya  untuk  suatu  sekolah  agar  dapat  berjalan  lancar,  tampaknya  harus  sudah mulai diberikan ruang partisipasi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Demikian pula di lembaga-lembaga  pendidikan  lainnya  nonsekolah,  ruang  partisipasi  tersebut  harus dibuka  lebar  agar  tanggung  jawab  pengembangan  pendidikan  tidak  tertumpu  pada lembaga  pendidikan  itu  sendiri,  lebih-lebih  pada  pemerintah  sebagai  penyelenggara negara.

Cara untuk penyaluran  partisipasi  dapat  diciptakan dengan berbagai variasi cara sesuai  dengan  kondisi  masing-masing  wilayah  atau  komunitas  tempat  masyarakat  dan lembaga   pendidikan   itu   berada.   Kondisi   ini   menuntut   kesigapan   para   pemegang kebijakan dan manajer pendidikan untuk mendistribusi peran dan kekuasaannya agar bisa menampung  sumbangan  partisipasi  masyarakat.  Sebaliknya,  dari pihak  masyarakat (termasuk  orang  tua  dan  kelompok-kelompok  masyarakat)  juga  harus  belajar  untuk kemudian bisa memiliki kemauan dan kemampuan berpartisipasi dalam pengembangan pendidikan.

Sebagai contoh tentang partisipasi dunia usaha/industri pada era otonomi daerah. Mereka tidak bisa tinggal diam menunggu dari suatu lembaga pendidikan/sekolah sampai dapat meluluskan alumninya, lalu menggunakannya jika menghasilkan output yang baik dan mengkritiknya jika terdapat output yang tidak baik. Partisipasi dunia usaha/industri terhadap lembaga pendidikan harus ikut bertanggung jawab untuk menghasilkan output yang baik sesuai dengan rumusan harapan bersama. Demikian juga kelompok-kelompok masyarakat   lain,   termasuk   orang  tua   siswa.   Dengan   cara   seperti   itu,   maka   mutu pendidikan  suatu  lembaga  pendidikan  akan  menjadi  tanggung  jawab  bersama  antara lembaga pendidikan dan komponen-komponen lainnya di masyarakat