Penanganan Tenaga Kerja Wanita (TKW)

Penanganan TKW perlu dilakukan secara terpadu baik di wilayah pedesaan maupun di wilayah perkotaan. Ekoturisme dan pengembangan agroindustri dan penciptaan lapangan kerja di pedesaan, yaitu dapat memperbaiki kemakmuran desa yang pada gilirannya membantu mengatasi laju migrasi dari desa ke kota yang berlebihan. Di perkotaan pemberian pelatihan bagi peningkatan produktivitas ekonomi kecil, bantuan permodalan dan pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan masih tetap diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kapasitas buruh migran.

Dalam persoalan ini, buruh migran internal merupakan tantangan bagi Pemerintah Daerah (PEMDA), baik dari daerah asal maupun di daerah penerima. PEMDA seharusnya menghadapi persoalan ini dengan meningkatkan ekonomi regional dan pengembangan kualitas sumber daya manusia.

Perempuan-perempuan yang berasal dari desa seharusnya diberdayakan sehingga mereka tidak lagi menjadi TKW di luar negeri. Pemberdayaan dilakukan dengan menggerakkan kembali sektor riil yaitu UKM serta revitalisasi pertanian dan ekonomi pedesaan. Selain itu, meningkatkan kewirausahaan wanita dalam bisnis pertanian serta meningkatkan keterampilan dan industri rumah tangga.

Penyelesaian dan pengawasan terhadap PJTKI perlu dilakukan secara konsisten dan berkelanjutan melalui kerja sama antara Dinas Tenaga Kerja dan Dinas Sosial. Pengawasan bisa dilakukan dengan melibatkan pekerja sosial yang dapat memahami permasalahan, pelatihan dan penanganan permasalahan sosial psikologis TKW, para pekerja sosial dapat memberikan pendampingan sosial, pembelaan, bimbingan sosial terhadap calon TKW sebelum dan sesudah kembali dari luar negeri. Pelayanan sosial semacam perawatan rumah terhadap keluarga TKW di Indonesia juga perlu mengingat banyaknya kasus rumah tangga yang timbul akibat perginya salah satu anggota keluarga penting di rumah yang menjadi TKW.