Solusi Penyelewengan Pajak

Untuk mencegah terjadinya penyelewengan pajak yang dilakukan oleh Oknum pegawai pajak maka diperlukan pengawasan yang lebih intensif lagi oleh Direktorat Pajak khususnya dilakukan oleh bagian pengawasan. Saat ini meskipun pegawai pajak telah mendapatkan remunerasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan pajak, akan tetapi tetap saja terjadi penyimpangan yang dilakukan oleh pegawai pajak.

Selain itu perlu adanya transparansi dalam hal penentuan nilai pajak yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak serta dihapuskannya pengadilan banding pajak yang sering kali dijadikan sarana dalam terjadinya penyimpangan pembayaran pajak. Pengadilan banding pajak merupakan lembaga yang berfungsi untuk penyesuaian nilai pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak kepada Ditjen Pajak. Akan tetapi kadangkala hal ini dijadikan sarana tawar menawar antara pegawai pajak dengan wajib pajak sebagaimana terjadi pada kasus Gayus Tambunan.

Hal lainnya yang perlu diperhatikan oleh pemerintah adalah adanya penegakan hukum yang dilaksanakan secara konsisten. Sehingga apabila terjadi penyimpangan oleh pegawai pajak maka akan dikenakan sanksi hukum yang sesuai denga perbuatannya atau bahkan perlu adanya tindakan dan sanksi yang lebih tegas lagi sehingga menimbulkan efek jera bagi para pelaku tersebut.