PERUBAHAN-PERUBAHAN UUD 1945

PERUBAHAN PERTAMA UNDANG-UNDANG DASAR

NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, melaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah Pasal 5 Ayat (1), Pasal 7, Pasal 9, Pasal 13 Ayat (2), Pasal 14, Pasal 15, Pasal 17 Ayat (2) dan (3), Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

(1) Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan

Rakyat.

Pasal 7

Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun, dan sesudahnya

dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya untuk satu kali masa jabatan.

Pasal 9

(1) Sebelum memangku jabatannya, Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut

agama, atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat atau Dewan Perwakilan Rakyat sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik

Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya,

memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang

dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada Nusa dan Bangsa”.

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden

Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan

seadil-adilnya, memegang teguh Undang-undang Dasar dan menjalankan segala undang-

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

RANCANGAN PERUBAHAN KEDUA

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TAHUN 1945

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan sungguh-sungguh

hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa, dan negara, serta dengan

menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara republlik

Indonesia Tahun 1945, Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau

menambah Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B Pasal 19, Pasal 20 Ayat (5), Pasal 20A, Pasal 22A,

Pasal 22B, Bab IX, Pasal 25E, Bab X, Pasal 26 Ayat (2) clan Ayat (3), Pasal 27 Ayat (3), Bab XA,

Pasal 28A, Pasal 28B, Pasal 28C, Pasal 28D, Pasal 28E, Pasal 28F, Pasal 28G, Pasal 28H, Pasal

281, Pasal 283, Bab XII, Pasal 30, Bab XV, Pasal 36A, Pasal 368, dan Pasal 36C Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia 1945 sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

1 Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah

provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu

mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.

2 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3 Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.

4 Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah

provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.

5 Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan

yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah clan peraturan-peraturan lain

untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam

undangundang.

Pasal 18A

Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah

provinsi, kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan kabupaten dan kota,

diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan

keragaman daerah.

Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan

undang-undang.

Pasal 18B.1 Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.

2 Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta

hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat clan

prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undangundang.

Pasal 19

1 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dipilih melalui pemilihan umum.

2 Susunan Dewan Perwakilan Rakyat diatur dengan undang-undang.

3 Dewan Perwakilan Rakyat bersidang sedikitnya sekali dalam setahun.

Pasa1 20

Dalam hal rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh

Presiden dalam waktu tiga puluh hari semenjak rancangan undangundang tersebut disetujui,

rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undangundang dan wajib diundangkan.

Pasal 20A

1 Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi

pengawasan.

2 Dalam melaksanakan fungsinya, selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang

Dasar ini, Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak

menyatakan pendapat.

3 Selain hak yang diatur dalam pasal-pasal lain Undang-Undang Dasar ini, setiap anggota

Dewan Perwakilan Rakyat mempunyai hak mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan

pendapat serta hak imunitas.

4 Ketentuan lebih lanjut tentang hak Dewan Perwakilan Rakyat dan hak anggota Dewan

Perwakilan Rakyat diatur dalam undang-undang.

Pasa122A

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undangundang.

Pasal 22B

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan tata

caranya diatur dalam undang-undang.

BAB IXA

WILAYAH NEGARA

Pasal 25E

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara

dengan wilayah yang batas-batas clan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang.

BAB X.WARGA NEGARA DAN PENDUDUK

Pasal 26 Penduduk ialah warga negara Indonesia dan

orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk

diatur dengan undang-undang.

Pasal 27

Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara.

BAB XA

HAK ASASI MANUSIA

Pasal 28A

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28B

1 Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan

yang sah.

2 Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh clan berkembang serta berhak atas

perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pasal 28C

1 Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak

mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan

budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

2 Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara

kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya.

Pasal 28D

1 Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil

serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.

2 Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan

layak dalam hubungan kerja.

Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan.

Pasal 28E.Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan

engajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara

dan meninggalkannya serta berhak kembali.

Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai

dengan had nuraninya.

Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.

Pasal 28F

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi

clan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan,

mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Pasal 28G

Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda

yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat

martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 H

1 Sedap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batan, bertempat tinggal, clan mendapatkan

lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.

2 Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh

kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan clan keadilan.

Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara

utuh sebagai manusia yang bermartabat.

Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil

alih secara sewenang-wenang oleh siapa pun.

Pasal 28I

1 Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak

beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak

untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun.

2 Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan

berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

3 Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan

zaman dan peradaban.

4 Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah

tanggung jawab negara, terutama pemerintah.

5 Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum

yang demokratis, maka pelaksanaar, hak asasi - manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam.peraturan perundang-undangan.

Pasa I 28J

Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang

ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta

penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai

dengan pertimbangan moral, nilainilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu

masyarakat demokratis.

BAB XII

PERTAHANAN DAN KEAMANAN NEGARA

Pasal 30

1 Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan

keamanan negara.

2 Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan

keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik

Indonesia, sebagai kekuatan utama, dan rakyat, sebagai kekuatan pendukung.

3 Tentara Nasional Indonesia terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan

Udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan

kedaulatan negara.

4 Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan

ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan

hukum.

5 Susunan dan kedudukan Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik

Indonesia, hubungan kewenangan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara

Republik Indonesia di dalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga

negara dalam usaha pertahanan dan keamanan negara, serta hal-hal yang terkait dengan

pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

BAB XV

BENDERA, BAHASA, DAN LAMBANG NEGARA, SERTA

LAGU KEBANGSAAN

Pasal 36A

Lambang Negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika.

Pasal 36B

Lagu Kebangsaan ialah Indonesia Raya.

Pasal 36C.Ketentuan lebih lanjut mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan

diatur dengan undang-undang.

Setelah mempelajari, menelaah, dan mempertimbangkan dengan saksama dan

sungguh-sungguh hal-hal yang bersifat mendasar yang dihadapi oleh rakyat, bangsa,

dan negara, serta dengan menggunakan kewenangannya berdasarkan Pasal 37

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia mengubah dan/atau menambah

Pasal 2 Ayat (2); Pasal 6A Ayat (4); Pasal 8 Ayat (3); Pasal 11 Ayat (1); Pasal 16, Pasal

23B, 23D; Pasal 24 Ayat (3); Pasal 29 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 31 Ayat (1), Ayat (2),

Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5); Pasal 32 Ayat (1) dan Ayat (2); Pasal 33 Ayat (4) dan

Ayat (5); Pasal 34 Ayat (1), Ayat (2), Ayat (3) dan Ayat (4); Pasal 37 Ayat (1), Ayat (2),

Ayat (3), Ayat (4) dan Ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945 sehingga selengkapnya menjadi berbunyi sebagai berikut:

2. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat

dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan

diatur lebih lanjut dengan undang-undang.

4. Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih,

dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam

pemilihan umum dipilih oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan pasangan yang

memperoleh, suara terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

3. Jika Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak

dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan,

pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri,

dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama. Selambat-lambatnya tiga puluh hari

setelah itu, Majelis Permusyawaratan Rakyat menyelenggarakan sidang untuk

memilih Presiden dan Wakil Presiden dari dua pasangan calon Presiden dan Wakil

Presiden yang diusulkan oleh Partai politik atau gabungan partai politik yang

pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama

dan ke dalam pemilihan umum sebelumnya, sampai habis masa jabatannya.

1. Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan perang,

membuat perdamaían dan perjanjian dengan negara lain.

Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat

dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalarn undang-undang."

Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang.

www.cpns-id.com hal 1.Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung

jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang.

3. Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur

dalam undang-undang.

1 Negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.(naskah asli).

2 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya

masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaanya itu." (naskah

asli)

1 Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.

2 Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib

membiayainya.

3 Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidíkan

nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam

rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undangundang.

4 Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh

persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan

dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan

nasional.

5 Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung

tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta

kesejahteraan manusia."

1 Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan

nilai-nilai budayanya.

2 Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan

budaya nasional.

1. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi

dengan prinsip keadilan, kebersamaan efisiensi berkeadilan, berkelanjutan,

berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan

kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

1 Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.

2 Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan

memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat

kemanusiaan.

3 Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan

fasilitas pelayanan umum yang layak.

4 Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang."

www.cpns-id.com hal 2.1 Usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar dapat diagendakan dalam

sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat apabila diajukan oleh sekurangkurangnya 1/3

dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

2 Setiap usul perubahan pasal-pasal Undang-Undang Dasar diajukan secara

tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta

alasannya.

3 Untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar, Sidang Majelis

Permusyawaratan Rakyat dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota

Majelis Permusyawaratan Rakyat.

4 Putusan untuk mengubah pasal-pasal Undang-Undang Dasar dilakukan dengan

persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu [50% + 1] dari

seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat.

5 Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat

dilakukan perubahan.

"Segala peraturan perundang-undangan

yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang

Dasar ini."

"Semua lembaga negara yang ada

masih tetap berfungsi sepanjang untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang

Dasar dan belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini."

"Mahkamah Konstitusi dibentuk selambat-lambatnya pada 17 Agustus 2003 dan

sebelum dibentuk segala kewenangannya dilakukan oleh Mahkamah Agung."

Majelis Perusyawaratan Rakyat ditugasi

untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukam Ketetapan Majelis

Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat

untuk diambil putusan pada Sidang Majelis Permusyawaratan Rakyat 2003.

Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini, Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasalpasal.